ABSTRAK
Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan dan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat. Maslah yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:
1.) Klausula baku menjadi tidak petut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila bila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua bela pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hokum dan dilarang oleh hukum.
2.) Perlindungan hukum bagi konsumen tentunya jaga berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen, tanggung jawab pelaku usaha ini segaimana tercantum dalam pasal pasal UUPK dimulai dari pasal 19 hingga pasal 28 UUPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang undang dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian deskriptif analitis.

Kata kunci: klausula perlindungan konsumen, perlindungan hukum, konsumen.