ABSTRAK
RUSDI SEHWAKY (20163300136), Kedudukan Raja Dalam Sistem
Pemerintahan Adat, di bimbing oleh KARIADI. SH, MH Sebagai pembimbing I
dan DR. A. SAKTI R.S. RAKIA, SH, MH sebagai pembimbing II.
Pemerintahan negeri adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat saat ini di
kabupaten seram bagian timur khususnya goran riun untuk menyatakan sistem
pembagian wilayah pemerintahan di tingkat desa. istilah negeri menggantikan
status desa atau kelurahan yang digunakan di suku goran riun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengangkatan, pemberhentian dan
kedudukan Raja dalam sistem pemerintahan adat di kabupaten seram bagian
timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian empiris yang mengkaji dan menguji ketentuan hukum lainnya atau
norma yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa raja atau yang disebut pemerintah negeri
ialah puncak tertinggi di dalam suatu negeri yang kedudukannya di angkat
berdasarkan hukum adat dan hukum positif, secara hukum adat di angkat langsung
oleh sineri negeri (etar hat), secara hukum positif dapat dirujuk pada Peraturan
Daerah No 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Negeri/Negeri Administratif.
Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Kedudukan, Pengangkatan Kepala Negeri.