ABSTRAK
Dominggus Temongmere, Aspek Hukum Terhadap Jual-beli Seks Toys Di
Indonesia, (dibimbing oleh Hadi Tuasikal, dan Wahab Aznul Hidaya).
Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum apa saja terhadap
perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia serta
legalitasnya; mengetahui penerapan saksi pidana dan denda terhadap
perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia
sebagai suatu pencarian (bisnis/usaha dagang).
Penelitian yang digunakan, melalui pendekatan Yuridis Normatif. Jenis
data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian
kepustakaan (literature hukum), dan data tersier, yakni diperoleh dari kamus
hukum/buku hukum/peraturan perundang-undangan dan kamus besar bahasa
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Aspek Hukum Terhadap Jual-beli
Seks Toys Di Indoenesia. Pada kenyataannya secara fakta hukum tidak ada
satupun peraruran perundang-undangan ataupun peraturan khusus yang
memberikan izin dan legalitas mengenai penjualan suatu barang yang tidak
memiliki tidak memiliki nilai halal untuk diperdagangkan (diperjualbelikan) di
Indonesia, peraturan ini merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah
perjanjian) dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan ‘melindungi moral dan budaya masyarakat’. Barang/benda tersebut
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka secara tidak langsung
penjualan seks toys telah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur suatu
sebab yang halal; (2) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sebagai Jasa
Pornografi Yang Memperjualbelikan Seks Toys Di Indonesia. Penjualan seks toys
di Indonesia, apabila dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum yang berlaku
serta memiliki keterkaitannya dalam pelarangan bagi usaha dagang (pencarian)
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Untuk mengenakan sanksi
pidana atas perbuatan tersebut, yakni ‘jasa pornografi’ sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) aspek hukum yang dapat
diterapkan; yang pertama Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4
ayat (2) huruf a, b, dan d UU No.44/2008 Tentang Pornografi, yang kedua Pasal
45 ayat (1) UU No.19/2016 Tentang ITE, yang ketiga Pasal 282 ayat (1, 2, dan 3)
KUHP, dan yang keempat Pasal 533 angka 1, 3, dan 4 KUHP.
Kata Kunci: Aspek Hukum, Jual-beli, Seks Toys.