Alfian Aresil (202074201122) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran (dibimbing oleh Rajab Lestaluhu
dan sokhib naim)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang
Perlindungan hukum bagi pelaku konsumen terhadap pelaku usaha kosmetik
ilegal dan Penekanan hukum terhadap pelaku yang menjual kosmetik ilegal.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang – perundangan. Sumber data dalam penelitian ini berupa
data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Data diperoleh dengan teknik keputusan dan analisis secara
deksriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap
konsumen kosmetik secara normatif sudah memadai yaitu Undang-undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.
HK.00.05.4.1745. Semua peraturan tersebut sudah memadai hanya saja masih
kurang ketat pengawasanya oleh BPOM yang mengakibatkan masih banyak
penjual kosmetik yang melanggar ketentuan hukum (2) Penegakkan hukum
terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dilakukan dengan tiga tahap meliputi:
Pengawasan tentang peredaran dan perdagangan kosmetika dengan melibatkan
BPOM dan masyarakat, Penerapan sanksi administrasi sebagai tindak lanjut
proses pengawasan, dan Hukuman Pidana Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan
BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat
Tradisional, dan Kosmetik.
Kata Kunci : perlindungan konsumen, BPOM, perlindungan hukum