DEWI WIDIYASTUTI (202274201073), Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi
dalam Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan
(dibimbing oleh Kristi W.Simanjuntak, SH.,M.Kn dan Dr. Dwi Pratiwi Markus,
SH.,M.Kn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas kontradiktur
delimitasi dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
Selatan dan untuk mengetahui akibat hukumnya apabila asas kontradiktur delimitasi
tidak diterapkan dalam pendaftaran tanah.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan dengan
mengambil data berupa hasil wawancara dan studi pustaka yakni buku-buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan dan dokumen pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sorong Selatan. Analisis data dilakukan dengan metode penelitian empiris,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang di
peroleh secara langsung dari masyarakat, berdasarkan penelitian lapangan, seperti
observasi, wawancara dan survei.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : Asas kontradiktur delimitasi
merupakan asas dalam proses pendaftaran tanah khususnya pada saat pengukuran,
dimana pihak pemilik tanah yang berbatasan harus menyaksikan dan menyetujui secara
langsung batas bidang tanah yang akan didaftarkan dan diukur. Ketidaksepakatan akan
batas bidang tanah mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.
Di samping itu, pada setiap penetapan batas di lapangan harus dihadiri oleh pemilik
tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Namun, ada kalanya pihak yang
tanahnya berbatasan tidak dapat hadir karena tinggal diluar kota atau bahkan diluar
negeri, maka hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Rumusan
masalah yang digunakan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan asas kontradiktur
delimitasi dalam Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan
dan bagaimana akibat hukumnya apabila asas kontradiktur delimitasi ini tidak
diterapkan.
Kata Kunci : Patok Batas Tanah, Pendaftaran Tanah, Asas Kontradiktur Delimitasi