Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum tentang Itsbat Nikah serta
analisis penetapan Pengadilan Agama Sorong No.126/Pdt.P/2022/PA.Srog. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif dengan cara
menganalisis bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian,
walaupun Hukum Islam tidak secara tersirat menganjurkan dilakukannya pencatatan nikah
tiap-tiap perkawinan, namun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 5 KHI
menyatakan pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjamin ketertiban dalam
perkawinan. Adapun Pernikahan yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Inpres 1
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (2) KHI dapat melakukan
proses permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama. Sebagai contoh perkara dalam
surat penetapan hakim pengadilan Agama No.126/ Pdt.P/ 2022/ PA.Srog, ketetapan hakim
dalam mensahkan Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan II sudah benar adanya karena
telah sesuai syarat sah dan rukun nikah dalam hukum Islam tanpa ada halangan pada
perkawinan kedua pemohon tersebut. Adapun poin seperti kedudukan salah satu pemohon II
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai salah
satu urgensi sehingga Pemohon mengajukan Itsbat Nikah.