Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama,
pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa
Negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum
peguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah
pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan
mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan
menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas
mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan
pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus
berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus
mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan
mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.